editor : WELLY AKSONA
BELITUNG | SINERGIPOS.COM – Janji tambang rakyat kembali dipertanyakan. Ditengah klaim 36 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), publik justru disuguhi angka tanpa isi. SETARA Belitung pun meledak menuding pemerintah bermain narasi tanpa data, dan menuntut satu hal yang tak bisa lagi ditunda: buka terang-terangan cadangan deposit timah yang sesungguhnya!
SETARA Belitung secara tegas menyoroti langkah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang meminta perhatian Kementerian ESDM terkait potensi tambang timah di wilayah WPR. Namun, langkah tersebut dinilai timpang karena tidak diiringi dengan keterbukaan data kepada publik.
Hingga kini, pemerintah hanya menyampaikan jumlah blok tambang rakyat sebanyak 36 titik, tanpa menjelaskan secara rinci berapa besar cadangan deposit timah yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini dinilai berpotensi menyesatkan opini publik.
Ketua SETARA Belitung, M. Yusup, melontarkan kritik tajam terhadap situasi tersebut.
“Jangan berbicara kosong. Jangan hanya menyampaikan ada 36 blok tambang rakyat, tapi tidak bisa menjelaskan berapa cadangan deposit timahnya. Masyarakat butuh data nyata, bukan sekadar angka luasan dan jumlah blok,” tegasnya.
Menurut SETARA, pendekatan pemerintah yang hanya menonjolkan luas wilayah dan jumlah blok tanpa didukung data cadangan yang valid justru menciptakan ilusi kesejahteraan. Narasi yang dibangun dinilai tidak memiliki dasar kuat.
“Jangan menjebak masyarakat dengan janji kesejahteraan. Kalau cadangan depositnya tidak jelas, bagaimana bisa menjamin kesejahteraan rakyat?” lanjut Yusup.
SETARA Belitung pun menyampaikan sejumlah tuntutan keras kepada pemerintah:
Transparansi Total Cadangan Deposit
Pemerintah wajib membuka data rinci kandungan timah di setiap wilayah WPR, termasuk metode perhitungan dan dasar kajiannya.
Stop Jualan Luasan dan Jumlah Blok
Luas wilayah bukan jaminan kesejahteraan tanpa kejelasan cadangan yang bisa ditambang.
Jangan Menyesatkan Publik
Kebijakan tambang rakyat harus berbasis data riil, bukan sekadar narasi politik.
Utamakan Rakyat dan Lingkungan
WPR jangan dijadikan pintu masuk eksploitasi baru yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
SETARA menegaskan, sebelum berbicara lebih jauh soal pengelolaan WPR, pemerintah wajib membuka dua hal krusial: berapa sebenarnya cadangan deposit timah yang tersedia, dan siapa yang akan menikmati hasilnya.
“Jika data deposit tidak dibuka, maka wajar publik mempertanyakan arah dan tujuan kebijakan ini. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek dengan janji kesejahteraan yang tidak pasti,” tutup M. Yusup.***
Komentar