Menurut salah satu anggota panitia ini, justru duit kompensasi yang diterima oknum wartawan tersebut sebesar Rp 200 per kilogram per setiap KIP bongkar muat.
Satu KIP bisa bongkar pasir timah dua kali dalam satu minggu, dengan kapasitas bongkar berkisar 40-50 ton.
“Hitung sajalah Bang, Rp 200 x 40 atau 50 ton setiap KIP dalam sekali bongkar. Jika mereka bongkar dua kalise seminggu, kalikan saja dengan 4 minggu lalu dikali 7 KIP. Duit ini dimakan oleh kelompok kecil mereka,” ujar panitia KIP ini.
Diakui anggota panitia ini, mereka tidak mentransfer atau membagikan duit kompensasi ke media ataupun LSM secara langsung.
“Kalo untuk masyarakat memang kami yang ngaturnya, ada kompensasi Rp 1.500 per kilogram. Tapi kalo untuk media dan LSM langsung ditransfer ker rekening mereka oleh pihak KIP,” ujarnya.
Anggota panitia KIP Matras ini juga menyebutkan bahwa ada oknum wartawan yang mendapatkan transferan langsung dari pengurus KIP sebesar Rp 15 Juta.
“Saya diperlihatkan langsung oleh bos yang transfer duit tersebut kepada seseorang tersebut. Saat saya tanya kok ditransfer ke oknum wartawan ini.
Jawabnnya untuk salam perkenalan KIP mereka mau masuk. Maklum lah Bang, ketika KIP mau masuk ke Laut Matras, oknum ini paling kenceng menentang. Setelah Rp 15 juta masuk rekening, saat itu dan sampai sekarang tidak ada lagi suaranya,” kata panitia ini.
Sementara untuk KIP Swasta atau KIP Pemda, saat ini berjumlah enam KIP. Namun ada informasi akan masuk lagi 4 KIP Swasta atau KIP Pemda.
Untuk 6 KIP yang sekarang beroperasi adalah milik Hendri Lie. Hal ini berdasarkan pengakuan Abeng, yang menjadi pengurus KIP Swasta.
Untuk masalah dan kompensasi, diakui Abeng, bahwa pihaknya menyetor Rp 5.000 per kilogram kepada panitia KIP Swasta.
Soal pembagian, Abeng mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kemana saja aliran dana kompensasi Rp 5.000 per kilogram tersebut.
Komentar